Perawat Jateng Minta DPP PPNI “Judicial Review” UU Keperawatan ke MK

Perawat.co.id – Atas usulan perawat se Jawa Tengah melalui DPD ke DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada bulan Februari 2018 tentang “Regulasi Praktik Keperawatan” yang dihadiri oleh Ketua Umum DPP PPNI, pakar akademisi, pakar akademisi dan praktisi hukum kesehatan, pengurus DPW dan Ketua DPD se Jawa Tengah.

Salah satu kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) adalah DPP PPNI diminta untuk melakukan peninjauan kembali “Judicial Review” Undang-Undang Keperawatan ke Mahkamah Konstitusi, Uji Materi ke Mahkamah Agung, Legislative Review ke DPR-RI dan Executive Review ke Pemerintah.

Secara lengkap tentang hasil Focus Group Discussion (FGD) seperti terlampir berikut ini:

1. Berbagai regulasi yang melanggar asas ketidakadilan bagi perawat dan praktik Keperawatan (seperti terlampir).

2.Ketidakadilan regulasi tersebut khususnya terkait dengan jenis dan jenjang pendidikan perawat; praktik dan perijinan keperawatan; tugas, fungsi dan kewenangan perawat, delegasi wewenang dengan tetap memperhatikan fungsi independent, dependent dan interdependent; praktik mandiri keperawatan; kesejahteraan perawat dan posisi strategis dalam jabatan manajemen pelayanan kesehatan.

3.DPP PPNI diminta untuk membentuk tim ad-hock dari berbagai pihak yang kompeten dan mampu untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, Uji Materi ke Mahkamah Agung, Legislative Review ke DPR-RI dan Executive Review ke Pemerintah, sesuai dengan substansi dari masing-masing regulasi dimaksud.

4. Tim ad-hock bertugas menyusun prioritas dari berbagai regulasi dimaksud, menyiapkan naskah akademik dengan memperhatikan konstruksi figur hukum perawat Indonesia, mengkondisikan legal standing, dan tugas lain hingga proses amandemen regulasi diselesaikan.

5. Segala biaya yang diperlukan untuk proses Judicial Review, Uji Materi, Legislative Review dan Executive Review telah dianggarkan oleh DPP PPNI pada tahun anggaran 2018.

6. Segala kegiatan untuk proses Judicial Review, Uji Materi, Legislative Review dan Executive Review dilaksanakan mulai awal tahun 2018.

Demikian atas dukungan, perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Rekomendasi Judisial Review UU Keperawatan
Judisial Review UU Keperawatan

Rekomendasi Judisial Review UU Keperawatan

Satu tanggapan untuk “Perawat Jateng Minta DPP PPNI “Judicial Review” UU Keperawatan ke MK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *